Palestina tak Ingin Jadi Negara Bersenjata, tapi Negara Modern dan Demokratis
PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas menegaskan Palestina tidak bercita-cita menjadi negara bersenjata yang terus dilanda konflik. Dalam pidatonya yang disampaikan lewat konferensi video kepada Sidang Majelis Umum PBB ke-80, Kamis (25/9) waktu New York, Abbas menekankan visi membangun sebuah negara modern, demokratis, dan berlandaskan hukum, bukan negara yang dipenuhi kekuatan militer.
“Kami tidak menginginkan sebuah negara bersenjata,” tegas Abbas.
Dia menggambarkan Palestina masa depan sebagai negara yang mengedepankan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, transisi kekuasaan yang damai, serta pemberdayaan pemuda dan perempuan.
Menurutnya, pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat harus dijalankan di bawah prinsip satu negara, satu hukum, dan satu aparat keamanan yang sah.
Abbas turut menegaskan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 tidak mencerminkan aspirasi rakyat Palestina. Ia menyebut aksi yang menargetkan warga sipil dan penyanderaan tersebut tidak mewakili semangat kemerdekaan dan keadilan yang diperjuangkan bangsanya.
Dalam pidatonya, Abbas juga menyinggung fakta terkait lebih dari seribu resolusi PBB terkait Palestina masih belum dijalankan. Namun, dia mengapresiasi langkah sejumlah negara, termasuk Prancis dan Arab Saudi, yang baru-baru ini memimpin konferensi tingkat tinggi dan memperluas pengakuan internasional terhadap Palestina.
Abbas menegaskan rakyat Palestina tidak akan menyerah pada tekanan maupun penderitaan panjang akibat konflik.
“Tidak peduli berapa lama penderitaan ini berlangsung, semangat kami untuk hidup dan bertahan tidak akan padam. Fajar kebebasan akan datang, dan bendera Palestina akan berkibar sebagai simbol martabat dan keteguhan,” ujarnya. (AFP/I-3)
