INDRAMAYU – Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang di sejumlah daerah menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat. Selama ini, pengawasan gizi dan higienitas MBG masih didominasi Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk terlibat lebih dekat masih sangat terbatas.

Bupati Indramayu Lucky Hakim menilai perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pengawasan program MGB. Sehingga, pengawasan tak hanya dibebankan ke pusat.

Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, DPR Sentil BGN

“Setiap dapur MBG memang sudah ada pengawas dan ahli gizi. Namun, nyatanya kejadian keracunan masih berulang. Pemda lebih tahu kearifan lokal, sehingga pengawasan dari hulu ke hilir akan lebih efektif bila dilibatkan,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).

Pakar Gizi Masyarakat Tan Shot Yen menilai pelibatan Pemda sangat penting. BGN tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu yang sudah terbiasa mengelola sistem gizi di daerah.